Menurut Herry Abdul Aziz (Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI), indikator evaluasi disesuaikan dengan target utama masing-masing daerah.
“Jika sebuah kota atau kabupaten mengedepankan Smart People, maka indikatornya Indeks Pembangunan Manusia” ungkap Herry.
BACA JUGA: Diantar Lamborgini, Di Sini Tempat Nongkrong Nagita Slavina Tunggu Rafathar Pulang Sekolah
Demikian pula jika fokus utamanya adalah Smart Economy, indikator yang akan digunakan adalah pertumbuhan ekonomi.
Herry melihat, proses evaluasi ini penting untuk mencari pola terbaik dari implementasi smart city di Indonesia.
"Harapannya, ditemukan pola terbaik yang bisa diimplementasikan ke berbagai kota dan kabupaten di Indonesia” tambah Herry.
Dari proses evaluasi ini, terungkap beberapa tantangan besar yang umum dihadapi pemerintah kota/kabupaten.
Contohnya terkait payung hukum dalam mengimplementasikan program smart city.
Soal ini, Wisnu Drajat Setyawan (Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri RI) menyebut pemerintah pusat saat ini sedang menggodok standarisasi implementasi smart city.
“Untuk membuat regulasi ini, kami melibatkan SNI yang mengacu kepada standar ISO” ungkap Drajat.
Tantangan lain adalah di sisi anggaran.