SajianSedap.com - Jokowi dan Prabowo sempat dua kali merasakan persaingan memperebutkan kursi Presiden.
Namun, kini keduanya bekerja sama untuk membangun Indonesia dalam satu Kabinet.
Sempat menjadi rival, Prabowo pun melihat langsung perjuangan Jokowi berantas wabah corona.
Bahkan Prabowo sampai bersumpah bahwa Jokowi terus bekerja keras dalam memperjuangkan kesehatan masyarakat Indonesia.
Hal itu diungkapkannya setelah enam bulan dirinya bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) sebagai Menteri Pertahanan.
"Selama saya menjadi bagian kabinet beliau (Jokowi), saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," ujar Prabowo, Rabu (22/4/2020) malam.
Prabowo melihat selama ini, dalam mengambil keputusan, Jokowi selalu mementingkan keselamatan masyarakat miskin dan yang paling lemah.
Baca Juga: Dianggap Plin Plan, Ternyata Ini Alasan Masuk Akal Kenapa Jokowi Tak Larang Mudik Sejak Awal
Prabowo juga menilai Jokowi berkomitmen untuk membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi.
Untuk itu, Prabowo pun berterima kasih kepada semua kader Partai Gerindra yang telah memberi kepercayaan.
Termasuk mendukung pada saat dirinya mengambil keputusan besar dan berat.
"Saya sekarang tetap minta dukungan saudara, percayalah kepada pimpinanmu, pimpinanmu tidak mungkin akan mengambil keputusan yang merugikan partai, apalagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," katanya.
Artikel berlanjut setelah video berikut ini.
Prabowo juga mengungkapkan alasan dirinya mengambil keputusan untuk bergabung di kabinet pemerintahan Jokowi.
Menurut dia, keputusan itu diambil untuk langkah rekonsiliasi nasional dengan mengesampingkan kepentingan partai hingga perasaan pribadi.
"Demi satu hal utama, yaitu kerukunan nasional, persatuan nasional, dan rekonsiliasi nasional," terang Menteri Pertahanan tersebut.
Prabowo menambahkan, selama ini dirinya telah berulang kali mengatakan bahwa lawan politik bukanlah musuh, sekalipun saat hiruk-pikuk persaingan politik yang begitu keras.
Oleh sebab itu, apa pun yang terjadi dalam situasi tersebut tidak boleh ada perpecahan di antara bangsa.
"Berapa pun ongkos yang harus kita bayar, betapa pun sedihnya perasaan kita harus kuat, kesampingkan demi kepentingan besar.
Untuk itu, kita sekarang bekerja sama dengan Presiden Jokowi," katanya.
Salah satu keputusan Jokowi yang dipertanyakan masyarakat adalah soal mudik.
Alasan Jokowi lama mengambil keputusan mudik
Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah tidak melarang warga mudik sejak awal masa tanggap darurat Covid-19 karena tak ingin menimbulkan kepanikan.
Ia khawatir jika warga panik nantinya mereka akan berbondong-bondong berdatangan ke terminal, stasiun, dan bandara begitu larangan mudik dikeluarkan sejak awal.
Menurut Jokowi, hal itu akan menimbulkan penumpukan manusia yang bakal menjadi medium penularan Covid-19.
"Sehingga jangan sampai menimbulkan shock dan justru menimbulkan masalah baru. Ramai-ramai nanti begitu didadak nanti ramai-ramai semua ke stasiun, ramai-ramai ke bandara, ramai-ramai ke terminal," ujar Jokowi saat diwawancarai di program "Mata Najwa" yang tayang Rabu (22/4/2020).
Baca Juga: Jokowi Disarankan untuk Minta Maaf karena Turun Langsung Bagi-bagi Sembako, 'Beliau Presiden RI'
"Yang terjadi adalah penumpukan di suatu tempat itu yang justru tidak menyelesaikan masalah, memunculkan masalah baru. Penularan yang lebih menyebar," kata dia.
Karena itu, lanjut Jokowi, pemerintah memberlakukan pelarangan mudik secara bertahap.
Tahapan pertama ialah melarang aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, personel TNI-Polri untuk mudik saat Lebaran.
Berikutnya baru pemerintah melarang seluruh masyarakat di zona merah Covid-19 mudik ke kampung halaman agar tak menularkan virus corona ke masyarakat desa.
"Sejak awal sudah saya sampaikan pada para menteri bahwa suatu saat pasti akan saya larang," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Jokowi akhirnya melarang seluruh warga mudik ke kampung halaman.
Warga yang dilarang mudik ialah mereka yang berasal dari daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta daerah zona merah Covid-19 lainnya.
Larangan tersebut berlaku mulai 24 April. Adapun sanksi akan diberlakukan pada 7 Mei bagi mereka yang bersikeras untuk mudik.
Mulanya, Jokowi hanya melarang para ASN, pegawai BUMN, dan personel TNI-Polri untuk mudik Lebaran.
Pemerintah lantas mengiming-imingi perantau yang tak mudik dengan bantuan sosial (bansos) berupa sembako dan bantuan langsung tunai.
Rupanya, tak semua masyarakat menggubris iming-iming pemerintah berupa bansos dan bantuan langsung tunai tersebut.
Jokowi beralasan masih banyak masyarakat perantauan yang bersikeras untuk mudik. Dari data Kementerian Perhubungan, sebanyak 24 persen masyarakat memutuskan tetap mudik.
Hal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia.
"Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi," ujar Jokowi.