Bahkan dari 3.800 data yang mendaftar pada nomor perwakilan, sebagian besar tidak valid lagi.
"Ini bicara keuangan negara, maka harus jelas.
Saya tidak ada masalah, mau 5.000 orang pun akan dikirim dan keluarkan anggaran," tegasnya.
Tapi pertanggungjawabannya data harus benar.
Baca Juga: Mudah Dipraktekan! Begini Cara Aman Bertransaksi di ATM Agar Terhindar dari Virus Corona
Jangan sampai gara-gara Rp 1,8 juta ada mahasiswa yang berurusan dengan pihak berwajib karena memberikan data palsu.
"Kita tetap memperhatikan secara detail, jangan sampai memberikan data palsu. Bantuan ini diberikan pada mahasiswa yang masih tidak pulang dan masih berada di rantau," pungkasnya. (Syahroni)