SajianSedap.com - Bantuan sosial berupa sembako untuk warga Jakarta awalnya diharapkan membantu selama pandemi corona.
Namun, pembagian bansos di Jakarta justru menemui banyak kendala.
Salah satu yang cukup jadi perhatian adalah penerima bansos masih salah sasaran.
Banyak warga Jakarta yang mampu masih menerima bansos ini.
Banyaknya kesalahan dalam pembagian bansos membuat Anies Baswedan diminta turun langsung agar bansos sampai di depan rumah warga.
Diminta turun langsung
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta ikut turun memastikan penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak PSBB sampai di pintu rumah mereka masing-masing.
Terutama saat pendistribusian bansos tahap II di Jakarta.
Pasalnya berkaca dari tahap I kemarin, terjadi sejumlah kekeliruan terhadap data calon penerima manfaat.
"Saya juga ingin meminta kepada Pak Gubernur, untuk turun ke lapangan langsung memastikan bantuan. Jangan cuma pidato, tapi tak memastikan langsung bantuan itu ada, tepat sasaran atau tidak," kata Hasnaeni Moein dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).
"Pak Jokowi saja turun ke lapangan menyerahkan bantuan," imbuh sosok yang dijuluki Wanita Emas ini.
Artikel berlanjut setelah video berikut ini.
Sebab menurutnya, dengan turun ke lapangan, sang kepala daerah atau pemimpin bisa langsung mendengar keluhan warga langsung dari yang bersangkutan.
"Kalau dia turun ke lapangan, pasti bertemu banyak warga yang mengeluhkan bantuan yang tidak tepat sasaran atau warga tidak mampu yang tidak terima bansos," ungkap dia.
Adapun sebagai upaya meringankan beban masyarakat di masa PSBB, Hasnaeni turut menyalurkan bantuan 1 ton beras yang dibagikan dengan kemasa 5 kilogram, serta uang tunai Rp 50 ribu.
Bantuan itu diberikan di kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, sekitar Hotel Indonesia (HI), Pasar Minggu, dan wilayah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Bantuan itu menyasar pengemudi ojek online, pemulung, pengemis, pedagang, sopir taksi hingga sopir angkutan umum, dan lansia.
"Kita akan terus bergerak membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, sampai wabah corona ini selesai," ujarnya.
Sebelumnya Anies Baswedan juga mendapat teguran keras dari tangan kanan Jokowi terkait bansos ini
Perselisihan Anies Baswedan dan Muhadjir Effendy
Dalam rapat, Anies melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.
Menurut Muhadjir, Anies saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.
Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.
Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta.
Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).
Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Kasus Corona Di Jakarta akan Menyentuh Angka 8.000, 'Dalam Waktu Dekat ini'
Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI.
Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.
"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.
Padahal tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing.
Bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.
"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)" ujar Muhadjir.
"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.
Persoalan belum berhenti di situ. Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos.
Namun, juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.
Karena karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak mendapatkannya.